Sinergitas Kolaborasi BPJS DIVRE 5 Dengan IDI JABAR

Setelah beberapa kali terjadwal dan beberapa kali tidak terlaksana untuk bertemu, baru pada siang hari tanggal 27 April 2017 bertempat di RM Raja Sunda Pasteur Bandung dapat dilakukan silaturahmi antara Pengurus IDI Jabar dipimpin  langsung oleh Dr. Eka Mulyana, SpOT dengan Kepala Divisi Regional 5 BPJS (meliputi Jawa Barat kecuali Bogor, Depok dan Bekasi)  yaitu Dr. Mohammad Edison, MM AAk.  Pada kesempatan tersebut Ketua IDI Jabar mengajak perwakilan dari pengurus IDI yaitu Dr. Hasymi Anwar, Dr. Joenaedi, Dr. Andrea,Dr Maya, Dr Tika dan Dr. Wendy Freely Nugraha.   Sementara dari pihak BPJS , hadir pula Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan Fahrurozi, Apt, SSi, AAk.

Pertemuan berlangsung dalam suasana yang santai dan saling mengisi.  Perbincangan dibuka dengan berbagai isu mengenai BPJS yang dikemukakan langsung oleh Kepala BPJS khususnya mengenai isu tarif dan pentingnya TKMKB (Tim Kendali Mutu dan Kendali BIaya) yang merupakan representasi forum bersama antara dokter dan tenaga kesehatan lain dengan pihak BPJS.  Pada intinya pihak BPJS sangat terbuka untuk bersinergi khususnya dengan pihak IDI dalam operasionalisasi pelaksaan JKN di lapangan. 

Dr. Eka Mulyana sebagai Ketua IDI Jabar menyikapi kritis beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan JKN di lapangan, misalnya masih banyaknya ketidaksinkronan antara regulasi yang ada dengan pelaksanaan.  Ada kewenangan dokter dalam menangani masalah medis yang seakan-akan “diintervensi” oleh pihak lain sehingga menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa diterima pasien.  Ke depan keinginannya adalah dokter sebagai pelayanan kesehatan bisa murni bekerja sebagai pelayanan kesehatan tanpa dibebani permasalahan administrasi, dan pihak coder maupun verifikator dapat bersinergi lebih baik demi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.  

Mengenai TKMKB secara khusus Dr. Eka meminta agar Ketua TKMKB baik di wilayah maupun cabang haruslah seorang dokter.  Hal ini bukan untuk mengecilkan peran profesi lainnya, namun karena dokter memegang leading sector yang ada dalam aspek medis pelayanan kesehatan, sehingga akan sangat memahami bila ada permasalahan yang berkaitan dengan JKN ini.  TKMKB juga dikritisi oleh Dr. Eka masih banyak di tataran wacana ide dan diskusi,  sehingga perlu dioptimalkan perannya ke depan agar bisa berperan lebih baik di usianya yang memasuki tahun ke-2 ini.  Selanjutnya Dr. Eka mengemukakan agar ke depan pihak BPJS bisa lebih banyak melibatkan Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) dalam memecahkan permasalahan JKN khususnya INA-CBGs yang banyak ditemukan di lapangan.   

Dr. Edison memahami dan mengamini pernyataan Dr. Eka serta mengakui bahwa TKMKB masih memerlukan waktu dan berharap agar TKMKB Jabar dapat menjadi model bagi pengembangan TKMKB lainnya khususnya TKMKB Cabang pada umumnya.   Beliau juga menjelaskan bahwa TKMKB dalam upaya sinkronisasi selalu berkoordinasi untuk mengadakan pertemuan minimal setiap 2 kali dalam setahun.  Bahasan yang selama ini dibahas misalnya KBK bagi PPK1, Plan of Action dari tiap Cabang, maupun pedoman-pedoman dalam pelaksanaan kebijakan di daerah.  

Sementara itu berbagai masukan lainnya, mengemuka pula dalam silaturahmi ini.  Misalnya Dr. Hasymi mengemukakan agar TKMKB dapat berjalan seiring dengan Dewan Pertimbangan Medis (DPM) yang dibentuk oleh Kemenkes sehingga tidak tumpang tindih.  Usulan lainnya misalkan dari Dr. Tika tentang perlu adanya Peningkatan Pengetahuan mengenai BPJS dan JKN bagi para dokter sehingga permasalahan yang mengemuka di lapangan bisa lebih saling memahami perannya masing-masing.  Terungkap pula bahwa untuk PPK 1 yang menerima dana kapitasi dari BPJS, maka dana tersebut telah dipotong pajaknya oleh BPJS, sehingga pihak PPK 1 dapat meminta bukti potong setor pajak ke pihak BPJS. 

Semoga pertemuan ini dapat menjadi langkah awal yang baik bagi pihak dokter maupun BPJS demi terlaksananya kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.  

Reporter: Wendy Freely Nugraha 

About the Author: